Suhermanto Ja’far
Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan FilsafatUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel
Pada tulisan sebelumnya mengenai kondisi onlife manusia yang sudah tidak bisa dipisahkan dengan dengan realitas digital, sehingga semakin kabur batas-batas online dan offline bagi kehidupan saat ini. Tulisan ini mencoba untuk menuntut DNIKS harus merubah bahkan perundang-undangan direvisi untuk menghadapi perkembangan digital yang eksponensial, dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jika awalnya DNIKS lahir saat era digital belum muncul, maka strategi perjuangannya sebagaimana selama ini sudah berjalan sesuai.
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang menempatkan teknologi digital menjadi subjek pembahasan dengan segala kelemahannyanya. Salah satunya Adalah menempatkan teknologi digital sebagai subjek, sehingga dikritik habis oleh para pegiat hal tersebut, yang mlahirkan Revolusi industry 5.0 yang dikenal dengan era Society. Era 5.0 ini melakukan kritik konstruktif dengan menempatkan manusia sebagai subjek Kembali. Era ini bertujuan bagaimana memanusiakan mansuia dengan teknologi (Ja’far,2025, 1-20).
Ketika Negara (DNIKS) terlalu Sibuk Menghitung, tetapi Lupa Mencintai
Memasuki usia ke-59, Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) berada pada sebuah persimpangan sejarah. Selama hampir enam dekade, lembaga ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan kesejahteraan sosial nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2015 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Melalui berbagai rekomendasi kebijakan, DNIKS telah mendorong penguatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan jaminan sosial sebagai fondasi negara kesejahteraan Indonesia. Akan tetapi, perubahan besar yang dibawa oleh revolusi digital menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah kesejahteraan pada abad ke-21 masih cukup dipahami melalui indikator kemiskinan, bantuan sosial, dan pelayanan dasar, ketika sebagian besar penderitaan manusia kini justru lahir dari ruang digital?
Tulisan saya sebelumnya mengemukakan bahwa paradigma kesejahteraan sosial perlu bergerak dari social well-being menuju mental well-being, dan selanjutnya berkembang menjadi digital well-being. Perubahan tersebut bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perubahan cara manusia menjalani kehidupannya. Manusia kontemporer tidak lagi hidup hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, bahkan memahami dirinya sendiri. Dalam konteks inilah, menurut saya, transformasi paradigma kesejahteraan tidak cukup hanya memperluas indikator kesejahteraan, tetapi harus menyentuh cara kita memahami hakikat manusia itu sendiri. Sebab, bagaimana mungkin negara merumuskan kebijakan kesejahteraan yang tepat jika konsep tentang manusia yang digunakan masih berakar pada paradigma lama?
Akar paradigma modern tersebut sesungguhnya dapat ditelusuri pada ungkapan terkenal René Descartes, Cogito Ergo Sum—”Aku berpikir, maka aku ada. (Ja’far, 2024)” Melalui rumusan itu, Descartes meletakkan rasio sebagai dasar kepastian pengetahuan dan fondasi eksistensi manusia (Descartes [1637] 1998, 17–20). Dalam perkembangan sejarah pemikiran Barat, paradigma Cartesian kemudian melahirkan tradisi rasionalisme, saintisme, dan modernitas yang sangat berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem administrasi negara modern. Negara mulai mengukur kesejahteraan melalui angka, statistik, indeks, data, dan indikator yang dapat dihitung secara objektif.
Pendekatan tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan penting, termasuk dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih sistematis dan berbasis bukti. Disinilah negara memandang Rakyat bukan Subyek-Obyek, tetapi intersubyektif (subyek-subye) (ja’far 2024). Manusia bukanlah obyek semata, yang dalam term Barat disebut Homo yang saat ini disebut Homo Digitus, sehingga manusia tidak lebih menjadi obyek eksploitasi karena manusia diidentikkan dengan animal (binatang) secara evolusi biologis. Dalam Islam, manusia bukan homo tetapi lebih dekat dengan animus (Yunani, Jiwa), yaitu makhluk yang mepunyai pemahaman, memaknai dan bersifat sipiritual. (Ja’far 2026, 239-262)
Namun, sebagaimana setiap paradigma, Cogito juga memiliki keterbatasan. Ketika manusia dipahami terutama sebagai makhluk rasional yang dapat diukur melalui data, maka kesejahteraan pun perlahan direduksi menjadi persoalan administratif. Keberhasilan negara diukur dari berapa persen angka kemiskinan menurun, berapa juta keluarga menerima bantuan sosial, berapa banyak data yang berhasil dihimpun, atau berapa cepat pelayanan publik diberikan. Semua ukuran tersebut tentu penting dan tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, ukuran-ukuran itu belum tentu mampu menangkap pengalaman manusia yang paling mendalam. Seorang anak yang menjadi korban cyberbullying, seorang remaja yang kehilangan makna hidup karena kecanduan media sosial, seorang pekerja yang mengalami digital burnout, atau seorang lansia yang merasa tersisih karena keterasingan digital mungkin tidak pernah tercatat sebagai “masalah kesejahteraan sosial” dalam statistik negara. Padahal, merekalah wajah baru kerentanan sosial pada abad ke-21.
Keterbatasan paradigma tersebut digambarkan secara menarik dalam film The Great Flood (2025). Film ini mengisahkan sebuah institusi futuristik bernama Darwin Center yang mampu mengunggah kesadaran manusia ke dalam dunia simulasi digital. Dengan dalih menciptakan kehidupan yang lebih sempurna, sistem tersebut justru menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi. Tokoh An-na tidak diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki martabat, melainkan sebagai kumpulan data yang dapat diprogram, dimanfaatkan, dan dikendalikan demi kepentingan sistem. Walaupun merupakan karya fiksi, film tersebut menyampaikan kritik filosofis yang sangat relevan terhadap peradaban digital dewasa ini. Ketika manusia direduksi menjadi data, algoritma, dan objek komputasi, maka yang hilang bukan sekadar kebebasan, tetapi juga kemanusiaan itu sendiri. Distopia yang ditampilkan Darwin Center sesungguhnya merupakan metafora tentang bahaya sebuah peradaban yang terlalu mengagungkan kecerdasan, efisiensi, dan kalkulasi, tetapi kehilangan empati dan kasih sayang.
Di sinilah saya memandang bahwa paradigma kesejahteraan Indonesia memerlukan lompatan konseptual yang lebih mendasar daripada sekadar memperluas indikator kesejahteraan. Kita tidak hanya membutuhkan paradigma digital well-being, tetapi juga memerlukan fondasi filosofis baru yang mampu mengembalikan manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan kesejahteraan. Fondasi itu, menurut saya, dapat dirumuskan melalui sebuah tesis sederhana tetapi sangat mendasar: Amare Ergo Sum—”Aku Mencintai, Maka Aku Ada.” Jika Cogito meletakkan eksistensi manusia pada kemampuan berpikir, maka Amare menempatkan eksistensi manusia pada kemampuan membangun relasi, menunjukkan empati, dan menghadirkan raḥmah kepada sesama. Inilah paradigma yang, menurut hemat saya, perlu mulai dipikirkan oleh DNIKS ketika Indonesia memasuki masyarakat onlife, yaitu masyarakat yang kualitas kesejahteraannya tidak lagi ditentukan semata oleh kecukupan material, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kemanusiaan di tengah dominasi teknologi digital.
Amare Ergo Sum: Ketika Cinta Menjadi Dasar Kesejahteraan
Apabila Cogito Ergo Sum menjadi fondasi filsafat modern, maka pertanyaan yang layak diajukan pada abad ke-21 adalah: apakah kemampuan berpikir saja masih cukup untuk mendefinisikan manusia? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence) mulai mampu menulis, menganalisis, menerjemahkan, bahkan mengambil keputusan yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah eksklusif rasio manusia. Jika ukuran kemanusiaan hanya terletak pada kemampuan berpikir, maka batas antara manusia dan mesin akan semakin kabur. Dalam konteks inilah saya mengusulkan sebuah orientasi filosofis yang berbeda, yaitu Amare Ergo Sum—“Aku Mencintai, Maka Aku Ada.” Tesis ini tidak dimaksudkan untuk menolak pentingnya rasio sebagaimana diwariskan oleh René Descartes, tetapi untuk melengkapinya. Rasio memungkinkan manusia mengetahui dunia, sedangkan cinta memungkinkan manusia memanusiakan dunia. Rasio melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi cintalah yang menentukan apakah teknologi itu akan menjadi sarana pembebasan atau justru alat eksploitasi.
Paradigma Amare Ergo Sum berangkat dari keyakinan bahwa hakikat manusia tidak pernah dibangun oleh kesadaran individual semata, melainkan oleh relasi yang hidup dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Gagasan ini memiliki resonansi yang kuat dengan filsafat dialogis Martin Buber. Dalam karyanya I and Thou, Buber menjelaskan bahwa manusia tidak pernah menjadi “aku” secara terisolasi. Identitas manusia justru lahir ketika ia memasuki relasi yang otentik dengan “engkau” (I–Thou), yaitu relasi yang didasarkan pada pengakuan, penghormatan, dan kehadiran penuh terhadap pribadi lain (Buber 1958, 3–34). Sebaliknya, ketika orang lain diperlakukan hanya sebagai objek, instrumen, atau sarana mencapai tujuan, hubungan tersebut berubah menjadi relasi I–It, yakni relasi yang kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dalam perspektif ini, keberadaan manusia bukan pertama-tama ditentukan oleh kemampuan berpikir, tetapi oleh kemampuan membangun hubungan yang dilandasi empati, tanggung jawab, dan kasih saying (Ja’far 2026).
Ilustrasi yang sangat kuat mengenai hilangnya dimensi tersebut dapat ditemukan dalam film The Great Flood (2025). Seluruh sistem yang dibangun oleh Darwin Center sesungguhnya merupakan representasi ekstrem dari cara berpikir yang hanya mengakui manusia sebagai data. Kesadaran dipindai, emosi diprogram, pengalaman hidup disimulasikan, sementara penderitaan manusia diperlakukan sebagai sumber energi bagi sistem. An-na tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat, melainkan sebagai objek komputasi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Di sinilah film tersebut menyampaikan kritik yang sangat tajam terhadap peradaban digital kontemporer. Ancaman terbesar kecerdasan buatan bukanlah bahwa mesin akan menjadi lebih cerdas daripada manusia, melainkan bahwa manusia mulai memandang sesamanya sebagaimana mesin memandang data: efisien, terukur, tetapi kehilangan wajah kemanusiaannya. Apa yang dilakukan Darwin Center bukan semata kegagalan teknologi, melainkan kegagalan etika.
Sebaliknya, tokoh Ja-in menghadirkan logika yang sama sekali berbeda. Ia memilih menyelamatkan An-na bukan karena pertimbangan efisiensi sistem, bukan pula karena kalkulasi untung-rugi, melainkan karena ia mengakui nilai intrinsik kehidupan manusia. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa kemanusiaan tidak lahir dari kecerdasan, tetapi dari kemampuan menghadirkan raḥmah. Dalam perspektif Islam, manusia memperoleh kemuliaannya bukan semata karena memiliki akal, melainkan karena memikul amanah sebagai khalīfah fī al-arḍ yang bertugas menghadirkan kasih sayang bagi seluruh ciptaan. Oleh karena itu, apabila Cogito melahirkan masyarakat yang mengukur segala sesuatu melalui data dan efisiensi, maka Amare mengingatkan bahwa tujuan akhir seluruh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan publik adalah menjaga martabat manusia. Teknologi yang kehilangan cinta akan berubah menjadi instrumen dominasi; kecerdasan buatan yang kehilangan raḥmah akan melahirkan peradaban yang canggih secara teknologis, tetapi miskin secara kemanusiaan. Di sinilah Amare Ergo Sum bukan sekadar semboyan filosofis, melainkan tawaran ontologis bagi masa depan manusia di era AI dan masyarakat onlife.
Arah Baru Perjuangan DNIKS Menuju Kesejahteraan Indonesia
Di sinilah saya memandang bahwa tantangan terbesar DNIKS pada masa depan bukan semata-mata memperluas program kesejahteraan sosial, melainkan mentransformasikan cara negara memahami manusia. Selama ini negara bekerja melalui logika administrasi: mengidentifikasi warga miskin, mengukur tingkat kesejahteraan, menyusun basis data, menetapkan indikator, kemudian menyalurkan berbagai bentuk intervensi sosial. Pendekatan tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan nasional dan tetap menjadi fondasi penting negara kesejahteraan. Namun, masyarakat onlife memperlihatkan bahwa penderitaan manusia tidak lagi seluruhnya dapat dipetakan melalui statistik. Kesepian digital tidak tercatat dalam basis data kemiskinan. Kecanduan algoritma tidak masuk dalam indikator kesejahteraan sosial. Hilangnya makna hidup akibat kehidupan virtual tidak selalu terlihat dalam laporan pembangunan. Akibatnya, negara sering kali berhasil menghitung jumlah penerima bantuan, tetapi belum tentu mampu membaca luka yang tersembunyi di balik kehidupan digital warganya.
Karena itu, paradigma kesejahteraan Indonesia memerlukan sebuah orientasi baru. Saya menyebutnya Amare Ergo Sum—“Aku Mencintai, Maka Aku Ada.” Paradigma ini berangkat dari keyakinan bahwa tujuan akhir kesejahteraan bukan sekadar menjamin keberlangsungan hidup manusia, melainkan menjaga martabat kemanusiaannya. Negara tidak cukup memastikan bahwa rakyat dapat hidup, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka tetap mampu membangun relasi yang sehat, memelihara empati, menemukan makna hidup, serta hidup sebagai pribadi yang utuh di tengah perubahan teknologi. Dengan demikian, kesejahteraan tidak lagi dipahami semata sebagai distribusi sumber daya, melainkan sebagai upaya menghadirkan kondisi sosial yang memungkinkan kasih sayang (raḥmah) tumbuh dalam kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui bertambahnya angka kesejahteraan, tetapi juga melalui bertambahnya kualitas relasi antarmanusia.
Paradigma tersebut sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam. Al-Qur’an menggambarkan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai raḥmatan lil-‘ālamīn, sementara tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqāṣid al-sharī’ah) (Al-Ghazali, Al-Mustaṣfā, 286–287). Dalam konteks masyarakat digital, perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql) memperoleh makna baru. Ancaman terhadap keduanya tidak lagi hanya berupa kekerasan fisik atau kebodohan, tetapi juga manipulasi algoritma, eksploitasi data pribadi, disinformasi, polarisasi digital, serta berbagai bentuk kekerasan siber yang menggerus kesehatan mental dan kohesi sosial. Oleh sebab itu, memperjuangkan digital well-being sesungguhnya merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan maqāṣid al-sharī’ah dalam konteks peradaban digital. Rahmah tidak lagi hadir hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui keberpihakan negara terhadap ruang digital yang aman, adil, dan memuliakan manusia.
Di sinilah saya membayangkan masa depan DNIKS. Lembaga ini tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi penjaga arah moral pembangunan Indonesia. Tugasnya bukan sekadar memastikan distribusi kesejahteraan berjalan dengan baik, melainkan mengingatkan bahwa seluruh kebijakan publik pada akhirnya harus berpihak kepada manusia, bukan kepada logika algoritma, efisiensi birokrasi, atau kepentingan teknologi semata. Sebab, peradaban tidak runtuh ketika manusia kehilangan kecerdasannya; peradaban runtuh ketika manusia kehilangan kemampuannya untuk mencintai. Di tengah derasnya perkembangan kecerdasan buatan, barangkali masa depan kesejahteraan Indonesia tidak lagi dapat dirumuskan hanya melalui semboyan Cogito Ergo Sum. Sudah saatnya DNIKS membangun paradigma baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman, yaitu Amare Ergo Sum. Sebab, pada akhirnya, manusia tidak diingat karena seberapa canggih teknologi yang berhasil diciptakannya, melainkan karena seberapa besar kasih sayang yang berhasil dihadirkannya bagi sesama.
Referensi
al-Ghazali , Abu Hamid. Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
Buber, Martin. 1958. I and Thou. 2nd ed. New York: Charles Scribner’s Sons, 3–34.
Descartes, René. (1637) 1998. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. Trans. Donald A. Cress. Indianapolis: Hackett Publishing, 17–20.
Floridi, Luciano, ed. 2015. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Cham: Springer, 1–15.
Ja’far Suhermanto, 2024. Digital Philosophy. Artikel dimuat pada tanggal 25 Maret 2024; https://uinsa.ac.id/blog/digital-philosophy
Ja’far Suhermanto, 2024. Digital Philosophy. Artikel dimuat pada tanggal 25 Maret 2024; https://uinsa.ac.id/blog/digital-philosophy
Ja’far Suhermanto, 2024. Cogito Ergosum. Artikel dimuat pada tanggal 13 Mei 2024; https://uinsa.ac.id/blog/cogito-ergosum-aku-berpikir-maka-aku-ada
Ja’far Suhermanto, 2025. Menjadi Filosof di era Digital (Surabaya: DSI.
Ja’far, S., & Kunawi, K. (2026). Animus Digitus: Rethinking the Human in Digital Anthropology Through Islamic Theology. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 12(1), 239–262. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v12i1.593
Keyes, Corey L. M. 1998. “Social Well-Being.” Social Psychology Quarterly 61 (2): 121–140.
Ryff, Carol D. 1989. “Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being.” Journal of Personality and Social Psychology 57 (6): 1069–1081.https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
Seligman, Martin E. P. 2011. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: Free Press.
Vanden Abeele, Mariek M. P. 2021. “Digital Well-Being as a Dynamic Construct.” Communication Theory 31 (4): 932–955.https://doi.org/10.1093/ct/qtaa024
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2015 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Jakarta
Shoshana Zuboff. 2019. The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs.
Byung-Chul Han. 2017. In the Swarm: Digital Prospects. Cambridge, MA: MIT Press. Sherry Turkle. 2011. Alone Together. New York: Basic Books.
