Ari Wahyu Ramadhan
Mahasiswa AFI Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi. Jika pada masa sebelumnya otoritas pengetahuan berada pada institusi formal seperti universitas, media massa, dan lembaga riset, maka pada era media sosial otoritas tersebut semakin bergeser ke dalam mekanisme distribusi informasi berbasis algoritma. Informasi tidak lagi tersebar terutama karena kualitas kebenarannya, melainkan karena tingkat viralitasnya dalam ekosistem platform digital. Dalam konteks ini, ukuran utama dari keberhasilan sebuah informasi sering kali bukan lagi validitas faktualnya, tetapi sejauh mana informasi tersebut mampu menarik perhatian, memicu emosi, dan meningkatkan interaksi pengguna.
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran standar legitimasi pengetahuan di ruang publik digital. Informasi yang viral sering kali lebih cepat dipercaya dan disebarkan dibandingkan informasi yang telah diverifikasi secara ilmiah atau jurnalistik. Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena algoritma media sosial dirancang untuk memprioritaskan konten yang mampu meningkatkan keterlibatan pengguna (engagement), sehingga konten yang sensasional, emosional, atau kontroversial cenderung lebih mudah tersebar luas dibandingkan informasi yang faktual namun kurang menarik secara emosional.[1]
Di Indonesia, kondisi ini terlihat jelas dari maraknya penyebaran misinformasi dan hoaks di berbagai platform digital, terutama menjelang momen-momen sosial dan politik penting seperti pemilihan umum atau isu-isu publik yang sensitif. Laporan dari berbagai lembaga pemeriksa fakta menunjukkan bahwa hoaks sering kali menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi atau verifikasi informasi yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai medium distribusi pengetahuan, melainkan juga sebagai arena kompetisi narasi yang sangat dipengaruhi oleh logika algoritmik dan ekonomi perhatian.
Situasi tersebut pada akhirnya memunculkan apa yang sering disebut sebagai kondisi pasca-kebenaran (post-truth), yakni keadaan ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan personal dibandingkan oleh fakta objektif. Dalam ekosistem informasi seperti ini, batas antara kebenaran, opini, dan manipulasi informasi menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana mekanisme produksi dan legitimasi pengetahuan bekerja di era digital, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang semakin terintegrasi dengan ruang media sosial.[2]
Algoritma dan Struktur Kekuasaan Informasi
Perkembangan media sosial telah melahirkan perubahan yang signifikan dalam struktur distribusi informasi di ruang publik. Jika pada masa sebelumnya informasi terutama disaring oleh institusi yang memiliki otoritas epistemik seperti akademisi, media massa, dan lembaga penelitian, maka pada era digital mekanisme tersebut semakin bergeser ke dalam sistem algoritma yang dimiliki oleh platform digital. Algoritma ini tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis untuk mengelola data, melainkan juga menjadi mekanisme yang menentukan visibilitas informasi dalam ruang digital.
Dalam praktiknya, algoritma platform digital bekerja dengan mengolah data perilaku pengguna untuk memprediksi konten yang paling mungkin menarik perhatian mereka. Proses ini membuat distribusi informasi lebih dipengaruhi oleh pola interaksi pengguna daripada oleh kualitas epistemik suatu informasi. Akibatnya, konten yang memicu respons emosional atau kontroversi sering kali mendapatkan prioritas distribusi dibandingkan konten yang bersifat informatif namun kurang menarik secara emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma memiliki peran penting dalam membentuk struktur kekuasaan informasi di ruang digital.[3]
Komodifikasi Perhatian dalam Ekosistem Digital
Salah satu karakteristik utama dari ruang digital kontemporer adalah munculnya apa yang sering disebut sebagai economy of attention. Dalam sistem ini, perhatian pengguna menjadi komoditas yang sangat bernilai bagi perusahaan teknologi. Platform digital dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna selama mungkin karena semakin lama pengguna berada di dalam platform, semakin besar pula potensi keuntungan ekonomi yang dapat dihasilkan dari iklan dan data pengguna.
Konsekuensinya, distribusi informasi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kepentingan epistemik seperti kebenaran atau akurasi informasi. Sebaliknya, algoritma platform digital lebih cenderung mempromosikan konten yang mampu mempertahankan perhatian pengguna dalam jangka waktu yang lebih lama. Konten yang sensasional, provokatif, atau memicu konflik sosial sering kali lebih efektif dalam menarik perhatian dibandingkan konten yang bersifat analitis atau informatif. Dalam situasi seperti ini, viralitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sebuah informasi dalam ekosistem digital.[4]
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang diatur oleh logika kapitalisme data. Informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang tertanam dalam arsitektur teknologi platform digital.
Disinformasi dan Krisis Kepercayaan Publik
Dominasi algoritma dalam distribusi informasi juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap disinformasi. Ketika sistem distribusi informasi lebih memprioritaskan keterlibatan pengguna daripada validitas informasi, maka ruang digital menjadi sangat rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dimanipulasi.
Dalam konteks ini, disinformasi tidak hanya menjadi masalah teknis terkait dengan kesalahan informasi, tetapi juga berkaitan dengan struktur sistem informasi digital itu sendiri. Informasi yang sensasional atau kontroversial sering kali menyebar lebih cepat karena memicu reaksi emosional yang kuat dari pengguna media sosial. Hal ini menyebabkan klarifikasi atau koreksi terhadap informasi yang salah sering kali datang terlambat dibandingkan kecepatan penyebaran informasi yang viral.
Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang manipulatif. Kondisi ini dapat memicu krisis kepercayaan terhadap berbagai sumber informasi, termasuk media massa, institusi akademik, maupun lembaga pemerintah. Ketika kepercayaan publik terhadap sumber pengetahuan mengalami erosi, maka ruang publik berpotensi mengalami apa yang disebut sebagai disorientasi epistemik, yaitu keadaan ketika masyarakat tidak lagi memiliki standar bersama dalam menentukan kebenaran informasi.[5]
Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena tingginya penetrasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Oleh karena itu, memahami bagaimana algoritma dan struktur ekonomi digital memengaruhi distribusi informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas diskursus publik di ruang digital.
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang mendasar dalam cara masyarakat memproduksi, mengakses, dan memahami informasi. Jika pada masa sebelumnya otoritas pengetahuan berada pada institusi-institusi formal seperti universitas, media massa, dan lembaga penelitian, maka dalam era media sosial otoritas tersebut semakin bergeser ke dalam mekanisme distribusi informasi berbasis algoritma. Sistem algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mengelola informasi, tetapi juga berperan dalam menentukan visibilitas dan relevansi suatu informasi dalam ruang digital.
Kondisi ini menyebabkan standar legitimasi pengetahuan dalam ruang publik mengalami pergeseran. Informasi yang viral sering kali lebih cepat menyebar dan dipercaya dibandingkan informasi yang telah diverifikasi secara ilmiah. Hal tersebut terjadi karena algoritma platform digital dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, sehingga konten yang bersifat emosional, sensasional, atau kontroversial cenderung lebih diprioritaskan dalam distribusi informasi.
Selain itu, mekanisme personalisasi algoritma juga mendorong munculnya fenomena echo chamber, yaitu kondisi ketika pengguna lebih sering terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Fenomena ini berpotensi mempersempit ruang dialog rasional dan memperkuat polarisasi informasi di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu krisis kepercayaan terhadap berbagai sumber pengetahuan serta memperlemah kualitas diskursus publik.
Oleh karena itu, memahami bagaimana algoritma, ekonomi perhatian, dan struktur platform digital memengaruhi distribusi informasi menjadi sangat penting. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kritis dalam menilai kredibilitas informasi yang beredar di ruang digital. Dengan demikian, ruang digital dapat kembali berfungsi sebagai medium yang mendukung pertukaran pengetahuan secara rasional dan bertanggung jawab.
Referensi
Karen Frost-Arnold, Who Should We Be Online? A Social Epistemology for the Internet (Oxford: Oxford University Press, 2023
Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge, MA: MIT Press, 2018).
Safiya Umoja Noble, Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (New York: NYU Press, 2018).
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019).
Tarleton Gillespie, “The Relevance of Algorithms,” dalam Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society (Cambridge, MA: MIT Press, 2014).
[1] Tarleton Gillespie, “The Relevance of Algorithms,” dalam Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society (Cambridge, MA: MIT Press, 2014).
[2] Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge, MA: MIT Press, 2018).
[3] Safiya Umoja Noble, Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (New York: NYU Press, 2018).
[4] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019).
[5] Karen Frost-Arnold, Who Should We Be Online? A Social Epistemology for the Internet (Oxford: Oxford University Press, 2023
