Mas moh. Wildan Husaini Subaqir
Mahasiswa prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam sebuah wawancara siniar yang baru-baru ini menyita perhatian publik, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih akrab disapa Noe “Letto” melontarkan sebuah peringatan tajam terkait posisinya sebagai Tenaga Ahli di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Ia membedah sebuah realitas yang sering kali luput dari kacamata pertahanan tradisional: medan perang di abad ke-21 telah bergeser sepenuhnya. Negara asing atau entitas global tak perlu lagi memobilisasi armada tempur, kapal induk, atau rudal balistik untuk menaklukkan sebuah negara. Mereka cukup menembus layar gawai kita, menguasai persepsi, dan merekayasa cara berpikir rakyatnya.
Gagasan Sabrang ini memaksa kita untuk melihat gawai bukan sekadar alat komunikasi atau hiburan, melainkan garis depan pertahanan nasional. Tanpa kita sadari, kita telah bermigrasi ke dalam sebuah realitas ontologis baru yang disebut Infosphere. Dalam ruang maya yang supersibuk ini, manusia tidak lagi menjadi penguasa tunggal atas informasi, melainkan menyusut menjadi sekadar simpul (node) yang terus berinteraksi secara ekuivalen dengan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma. Sabrang menyebut fenomena ini sebagai ancaman penjajahan kognitif. Untuk memahami kedalaman kengerian dari peringatan Sabrang, kita harus membedahnya melalui lensa epistemologi digital kontemporer yakni tentang bagaimana teknologi telah secara radikal merombak cara kita mencari, memvalidasi, dan meyakini sebuah kebenaran.
Matinya Otoritas Akal dan Tumbuhnya Algoritma
Sabrang menyoroti dengan sangat jernih bagaimana algoritma media sosial hari ini mendikte perhatian dan isi kepala masyarakat. Secara filosofis, ini merupakan sebuah krisis epistemologi yang sangat fatal. Selama berabad-abad, peradaban rasional kita berpijak pada prinsip bahwa kebenaran harus bersumber dari akal sehat dan refleksi individu (sebuah konsep klasik yang dikenal sebagai Justified True Belief). Namun, di era Infosphere ini, tradisi pemikiran kritis tersebut pelan-pelan mati dan digantikan oleh apa yang disebut sebagai Networked Trust (kepercayaan berjejaring).
Hari ini, umat manusia secara massal melakukan epistemic outsourcing; kita mendelegasikan proses penalaran yang melelahkan kepada mesin pencari dan kurasi linimasa media sosial. Masalah terbesarnya dan inilah yang menjadi inti ancaman menurut Sabrang mesin-mesin komputasi ini beroperasi layaknya black box atau kotak hitam. Kita dijejali ragam informasi yang seolah-olah mutlak benar, tanpa pernah diberi akses akal untuk memahami bagaimana algoritma tersebut menyeleksi, menyaring, dan memanipulasinya. Kondisi kelumpuhan kognitif ini disebut sebagai Epistemic Opacity.
Mekanisme algoritma yang tertutup ini beroperasi persis seperti karakter Johan Liebert dalam mahakarya komik berjudul Monster. Ia memanipulasi persepsi dari balik layar, mengeksploitasi celah kelemahan terdalam psikologis manusia, dan mengarahkan emosi massa menuju nihilisme dan kekacauan, di mana semua itu dilakukan dengan rapi tanpa pernah menampakkan wajah aslinya. Kita merasa begitu digdaya dan memiliki kehendak bebas saat berselancar di internet, padahal setiap klik, ketertarikan, dan kemarahan kita telah didikte sepenuhnya oleh sang “monster tanpa nama” di dalam arsitektur digital tersebut. Inilah wujud nyata dari penjajahan kognitif yang dimaksud Sabrang: ketika suatu bangsa kehilangan kedaulatan atas pikiran dan kewarasannya sendiri.
Kolonialisme Data dan Ilusi Kedaulatan Teritorial
Lebih jauh, Sabrang menggarisbawahi poin yang sangat krusial dan mendesak mengenai “kedaulatan data”. Ancaman eksistensial bagi sebuah negara di era sekarang muncul ketika pihak korporasi raksasa (Big Tech) atau lembaga intelijen asing memiliki profil psikologis, etnologi digital, dan peta kerentanan emosional masyarakat kita yang jauh lebih presisi dibandingkan data yang dimiliki oleh pemerintah kita sendiri.
Peringatan dari Sabrang ini sangat sejalan dengan konsep Kapitalisme Pengawasan dan Kolonialisme Data dalam kajian filsafat informasi digital. Di ruang siber, tubuh kita, preferensi hiburan kita, hingga fluktuasi emosi harian warga negara diubah secara paksa menjadi komoditas data terukur. Raksasa teknologi mengekstrak triliunan kepingan data dari populasi di wilayah Global South (negara-negara berkembang seperti Indonesia). Praktik ekstraktif tanpa batas ini adalah bentuk penjajahan epistemik gaya baru.
Melalui dominasi data komprehensif ini, entitas asing dengan sangat mudah melakukan “penghapusan hermeneutik” sebuah proses sistematis di mana narasi lokal, kearifan lokal, dan nilai-nilai kebudayaan kita disingkirkan, lalu digantikan oleh standar kebenaran artifisial yang diimpor dari luar. Seperti yang ditegaskan secara tajam oleh Sabrang, siapa yang berhasil memonopoli data perilaku kolektif suatu bangsa, dialah yang sesungguhnya memegang kemudi nasib dan arah politik bangsa tersebut di masa depan. Kedaulatan teritorial di darat, laut, dan udara menjadi sebuah ilusi yang tidak bermakna jika kedaulatan data kita telah dirampas secara sukarela.
Rekayasa Polarisasi: Semiotika Kompresif sebagai Senjata Pemecah Belah
Salah satu analisis paling memukau dari Sabrang adalah bagaimana ia membongkar fakta bahwa algoritma dirancang secara khusus untuk memancing emosi terutama kemarahan agar pengguna terus menatap layar. Ancaman pertahanan nasional seketika menjadi nyata dan merusak ketika algoritma ini dimanfaatkan secara politis maupun komersial untuk merekayasa opini publik, mengadu domba, dan memecah belah persatuan rakyat dari dalam.
Mengapa kemarahan dan kebencian begitu laku di ruang digital? Jawabannya terletak pada apa yang secara filosofis disebut sebagai Semiotika Kompresif. Di dunia maya, makna bahasa dan informasi tidak lagi diukur dari kedalaman rasionalnya atau nilai kebenarannya, melainkan dikompresi menjadi unit-unit operasional sesaat seperti meme, potongan video pendek yang terlepas dari konteks, dan judul-judul berita yang provokatif. Makna dibentuk semata-mata oleh sirkulasi viral yang berkecepatan tinggi.
Dalam ekosistem kapitalisme semiotik digital yang lapar atensi ini, konflik dan polarisasi sosial adalah bahan bakar utamanya. Sentimen tribalisme dan kemarahan antarkelompok direkayasa sedemikian rupa karena konflik menghasilkan interaksi (komentar, share, like) yang sangat tinggi, yang pada gilirannya mendatangkan pundi-pundi keuntungan luar biasa bagi para pemilik platform digital. Sabrang secara tersirat menyadarkan kita: kita tidak butuh kekuatan oposisi politik formal atau agen provokator lapangan untuk merongrong stabilitas negara. Algoritma itu sendiri telah bertindak sebagai agen pemecah belah canggih yang bekerja 24 jam sehari di dalam saku setiap warga negara. Sebuah bangsa yang rakyatnya sibuk saling mencaci di kolom komentar adalah bangsa yang rapuh dan sudah bertekuk lutut.
Mengubah Paradigma Pemerintah: Kritik Rakyat adalah Data, Bukan Ancaman
Di tengah diagnosis situasi yang tampak suram ini, Sabrang menawarkan sebuah lompatan paradigma tata kelola pemerintahan yang sangat brilian dan membumi. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengubah definisi kuno tentang “ancaman”. Keriuhan yang terjadi di media sosial termasuk caci maki, keluhan, dan kritik sepedas apa pun dari rakyat tidak boleh lagi dipandang sebagai ancaman subversif yang harus dibungkam, direpresi, atau disensor.
Sebaliknya, semua keriuhan dan amarah tersebut harus diperlakukan secara objektif sebagai data mentah tentang kondisi sosiologis dan kebatinan bangsa. Pandangan Sabrang ini beresonansi amat kuat dengan konsep Distributed Epistemology, di mana produksi pengetahuan di era kini melibatkan interaksi organik dan kolektif antara manusia, luapan data, dan institusi. Jika negara mampu membangun infrastruktur epistemologi yang mandiri dan memegang penuh kedaulatan atas datanya, kritik publik tersebut dapat didestilasi (disaring) untuk dicari benang merah dan akar masalah utamanya.
Dengan memegang prinsip Responsible Delegation, mesin dan algoritma analitik dapat dikendalikan oleh negara bukan untuk memata-matai atau memberangus kebebasan berpendapat rakyatnya, melainkan untuk merumuskan kebijakan publik yang benar-benar presisi, adil, dan menyentuh denyut nadi permasalahan akar rumput. Ancaman sesungguhnya bagi stabilitas, menurut Sabrang, justru bermula saat pemerintah menutup mata dan telinga, terbuai oleh laporan ABS (Asal Bapak Senang), dan merasa seolah-olah semuanya baik-baik saja sementara masyarakatnya mendidih di dalam Infosphere.
Kesimpulan
Analisis Sabrang “Noe” Letto memberikan tamparan kesadaran yang keras bahwa diskursus ketahanan nasional di era modern tidak bisa lagi sekadar bersandar pada kekuatan alutsista fisik. Kita sedang menghadapi invasi algoritmik senyap yang perlahan menelan kedaulatan berpikir dan rasionalitas kita. Mengetahui kebenaran hari ini bukan sekadar tindakan kognitif mandiri, melainkan knowing means being-with-in-the-network kita dituntut untuk sadar penuh akan posisi tawar kita di dalam jaring-jaring arsitektur informasi raksasa tersebut.
Kita memang telah hidup berdampingan dengan sistem kotak hitam yang mampu mendikte realitas keseharian, namun kita tidak boleh bersikap pasrah. Merawat daya kritis secara berkelanjutan, menjaga kerendahan hati epistemik di tengah banjir informasi, serta mendorong terwujudnya kedaulatan data nasional yang tangguh adalah benteng terakhir pertahanan negara ini. Melalui kesadaran epistemologis yang kolektif inilah kita dapat melawan arus polarisasi dan merebut kembali kemudi akal sehat kita, sebelum masa depan dan martabat kemanusiaan kita sepenuhnya dijajah secara tak kasat mata di balik ketukan layar sentuh.
