Biopolitik Di Balik LIMS: Upaya Penjajahan Tubuh dan Pikiran Presiden

Suhermanto Ja’far

Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Ada ironi besar dalam kehidupan politik modern ketika teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru diduga menjadi instrumen pengawasan terhadap pemimpin negara itu sendiri. Presiden, yang secara konstitusional memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, ternyata dapat menjadi sasaran dugaan penyadapan melalui perangkat teknologi yang berada dalam lingkungan institusi negara. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui Lawful Interception Management System (LIMS) bukan sekadar perkara teknis tentang akses komunikasi atau pelanggaran prosedur penyadapan.

Persoalan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: siapa yang menguasai informasi, siapa yang berhak mengawasi, dan sejauh mana teknologi dapat digunakan untuk memasuki ruang privat seseorang tanpa legitimasi hukum? Ketika komunikasi seorang presiden diduga dapat diakses secara ilegal, persoalannya bukan hanya menyangkut privasi seorang kepala negara, melainkan juga keamanan komunikasi pemerintahan, integritas institusi, dan kedaulatan digital negara.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Mereka disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH, yang dalam pemberitaan diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026.

Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Sasaran yang disebut dalam keterangan kepolisian tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha (DetikNews 2026a; ANTARA 2026).

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa perkara tersebut semakin serius. Pada 4 November 2026, pemerintah menyampaikan bahwa Presiden meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tanggal yang sama, Presiden menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Pemberitaan 8 November kemudian menyebut adanya tersangka tambahan, sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini berkembang dari tiga menjadi empat orang. Seluruh perkembangan tersebut tetap harus dibaca sebagai bagian dari proses penyidikan dan bukan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah (Sekretariat Kabinet RI 2026; DetikNews 2026b).

Peristiwa ini membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai biopolitik dan perubahan karakter kekuasaan pada era digital. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui penguasaan wilayah atau kemampuan memberikan hukuman, tetapi juga melalui pengelolaan kehidupan manusia. Kekuasaan mengawasi tubuh, mengatur perilaku, membentuk norma, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan individu maupun populasi.

Dalam The History of Sexuality, Foucault menunjukkan bahwa kehidupan manusia menjadi sasaran strategi kekuasaan yang semakin sistematis. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau kekerasan yang terlihat, tetapi dapat beroperasi melalui mekanisme pengaturan yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari (Foucault 1978, 135–45).

Dalam konteks digital, mekanisme pengaturan tersebut memperoleh jangkauan baru. Jika dahulu pengawasan lebih mudah dikenali melalui kehadiran aparat, pemeriksaan fisik, atau pengamatan langsung, kini pengawasan dapat berlangsung melalui infrastruktur teknologi informasi. Komunikasi, metadata, rekaman aktivitas, dan jejak digital dapat menjadi sumber informasi mengenai kehidupan seseorang. Tubuh manusia tidak lagi hanya dipahami sebagai entitas biologis yang dapat diawasi secara fisik, tetapi juga sebagai subjek digital yang menghasilkan informasi dan meninggalkan jejak komunikasi. Pengawasan terhadap kehidupan dapat meluas dari tubuh biologis menuju tubuh digital.

LIMS: dari instrumen penegakan hukum menjadi persoalan kekuasaan

LIMS atau Lawful Interception Management System merupakan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan proses intersepsi komunikasi secara sah. Keberadaan teknologi semacam ini pada dasarnya tidak otomatis bermasalah. Dalam negara hukum, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan tertentu, sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan, tujuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Aparat penegak hukum membutuhkan perangkat teknologi untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan terorganisasi, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak pidana berbasis komunikasi digital.

Namun, kata lawful dalam istilah LIMS mengandung konsekuensi normatif yang tidak boleh diabaikan. Teknologi intersepsi hanya dapat dibenarkan apabila penggunaannya memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang sah. Artinya, keberadaan perangkat tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk melakukan penyadapan. Harus ada kewenangan yang jelas, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, batasan terhadap sasaran, serta mekanisme pengawasan yang dapat menguji apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan proporsional.

Dalam perkara yang sedang disidik, kepolisian menyatakan bahwa sejumlah nomor diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui verifikasi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kepolisian juga menyampaikan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar kesalahan teknis dalam pengoperasian sistem. Hal itu dapat menunjukkan penyalahgunaan kewenangan atas infrastruktur pengawasan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Teknologi yang dirancang untuk melindungi masyarakat justru berpotensi berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat (ANTARA 2026; DetikNews 2026a).

Di sinilah persoalan LIMS menjadi persoalan politik dan etika kekuasaan. Siapa yang memiliki akses terhadap sistem? Siapa yang dapat memasukkan nomor seseorang sebagai sasaran intersepsi? Siapa yang memeriksa dasar hukum permintaan tersebut? Apakah seluruh aktivitas tercatat dalam log yang tidak dapat dimanipulasi? Bagaimana memastikan bahwa hasil intersepsi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, persaingan politik, atau pengendalian terhadap pihak yang berbeda pandangan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui kecanggihan teknologi yang digunakan.

Sistem pengawasan yang tidak disertai kontrol kelembagaan dapat melahirkan paradoks kekuasaan. Negara memiliki teknologi untuk mengawasi warga, tetapi siapa yang mengawasi penggunaan teknologi oleh negara? Aparat dapat memiliki kemampuan untuk mengakses komunikasi seseorang, tetapi siapa yang memastikan bahwa akses tersebut tidak disalahgunakan? Dalam situasi seperti ini, persoalan utamanya bukan hanya kemampuan teknologi, melainkan ketimpangan kekuasaan antara pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.

Ketika tubuh politik presiden menjadi objek pengawasan

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki dimensi simbolik yang kuat. Presiden bukan sekadar individu yang menduduki jabatan publik, melainkan representasi kepala negara dan kepala pemerintahan. Komunikasi seorang presiden dapat berhubungan dengan kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan diplomatik, koordinasi pemerintahan, dan pengambilan keputusan politik. Karena itu, dugaan akses ilegal terhadap komunikasi presiden tidak dapat direduksi menjadi persoalan privasi personal semata.

Dalam konteks ini, istilah tubuh politik dapat digunakan untuk memahami mengapa pengawasan terhadap presiden memiliki konsekuensi yang lebih luas. Tubuh politik tidak hanya merujuk pada tubuh biologis seseorang, tetapi juga pada posisi, kewenangan, dan fungsi konstitusional yang melekat pada jabatan tersebut. Ketika komunikasi presiden menjadi sasaran penyadapan ilegal, yang dipertaruhkan bukan hanya kerahasiaan percakapan, tetapi juga keamanan proses pemerintahan. Informasi yang diperoleh secara tidak sah berpotensi memengaruhi hubungan kekuasaan, strategi politik, dan kepercayaan antarlembaga.

Namun, terdapat satu hal yang perlu ditegaskan: presiden tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak privasi lebih tinggi daripada warga negara lainnya. Justru sebaliknya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan komunikasi dan kehidupan pribadinya. Jika komunikasi seorang kepala negara saja dapat diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur yang sah, bagaimana jaminan perlindungan bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan?

Konstitusi Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan kehidupan pribadi juga memperoleh pengakuan dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang melarang campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi seseorang (Indonesia 1945, pasal 28G ayat 1; United Nations 1966, pasal 17).

Penyadapan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan oleh institusi negara atau menggunakan perangkat resmi. Legalitas dan legitimasi tindakan harus dapat diuji. Bahkan ketika penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, harus terdapat pembatasan yang mencegah tindakan tersebut menjadi sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Helen Nissenbaum mengenai contextual integrity. Menurut Nissenbaum, privasi tidak hanya berarti menyembunyikan informasi, tetapi juga menjaga agar aliran informasi berlangsung sesuai dengan konteks, norma, dan relasi yang semestinya. Informasi yang dapat diakses dalam satu konteks tidak otomatis boleh digunakan atau dipindahkan ke konteks lain tanpa legitimasi (Nissenbaum 2004, 119–58).

Dari penyadapan komunikasi menuju kolonisasi pikiran

Persoalan penyadapan digital tidak berhenti pada kemampuan mendengarkan percakapan atau membaca pesan seseorang. Informasi komunikasi dapat digunakan untuk menyusun peta relasi, mengidentifikasi pola perilaku, membaca kecenderungan politik, memprediksi keputusan, bahkan memperkirakan respons seseorang terhadap situasi tertentu. Dalam konteks kekuasaan, kemampuan tersebut berpotensi menghasilkan ketimpangan informasi yang sangat besar antara pihak yang memiliki akses terhadap data dan pihak yang menjadi objek pengawasan.

Shoshana Zuboff melalui konsep surveillance capitalism menjelaskan bagaimana pengalaman manusia dapat diubah menjadi data perilaku, kemudian diolah untuk menghasilkan prediksi mengenai tindakan manusia. Data bukan lagi sekadar catatan aktivitas, tetapi dapat menjadi sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Dalam sistem yang semakin bergantung pada data, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi dapat menghasilkan kemampuan untuk memprediksi, memengaruhi, bahkan mengarahkan perilaku (Zuboff 2019, 8–12, 63–97).

Pemikiran Zuboff terutama membahas kekuatan perusahaan platform digital dan kapitalisme pengawasan. Namun, kerangka tersebut juga berguna untuk membaca risiko penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh institusi negara. Ketika data komunikasi seseorang dikumpulkan tanpa dasar hukum yang sah, informasi tersebut dapat membuka ruang bagi pengendalian yang lebih luas. Pengawasan tidak lagi hanya menyasar apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga dapat diarahkan untuk mengetahui dengan siapa ia berkomunikasi, gagasan apa yang dibicarakan, jaringan sosial apa yang dimiliki, dan kemungkinan tindakan apa yang akan diambil.

Dalam konteks inilah istilah kolonisasi pikiran memperoleh relevansinya. Kolonisasi pikiran tidak berarti bahwa setiap tindakan penyadapan secara otomatis dapat mengendalikan kesadaran seseorang. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan risiko ketika akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk membaca, memetakan, menekan, atau memengaruhi ruang pengambilan keputusan seseorang. Jika informasi komunikasi digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, membangun tekanan, atau mengarahkan perilaku politik, pengawasan telah bergerak dari pengumpulan data menuju potensi intervensi terhadap otonomi berpikir.

Dugaan penyadapan terhadap presiden dengan demikian dapat dibaca sebagai persoalan yang berlapis. Pertama, terdapat persoalan privasi dan keamanan komunikasi. Kedua, terdapat persoalan integritas kelembagaan karena teknologi yang semestinya digunakan untuk kepentingan hukum diduga dioperasikan tanpa prosedur yang semestinya. Ketiga, terdapat persoalan politik karena informasi yang diperoleh melalui pengawasan dapat berpotensi digunakan untuk memengaruhi relasi dan keputusan kekuasaan. Keempat, terdapat persoalan etika karena kemampuan teknologi tidak boleh menjadi pembenaran bagi tindakan yang melanggar martabat manusia.

Kkolonisasi pikiran dalam tulisan ini merupakan kemungkinan konseptual dan risiko politik dari penyalahgunaan pengawasan digital, bukan kesimpulan bahwa pikiran Presiden telah berhasil dikendalikan. Pembedaan tersebut penting agar kritik tetap tajam tanpa melampaui fakta yang tersedia.

Biopolitik digital dan ancaman terhadap kedaulatan negara

Foucault membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan modern mengelola kehidupan, sementara Zuboff memperlihatkan bagaimana data perilaku dapat menjadi sumber kekuatan dalam masyarakat digital. Jika kedua pemikiran tersebut dipertemukan, kita dapat melihat bahwa pengawasan kontemporer telah bergerak melampaui pengaturan tubuh secara fisik. Kekuasaan juga bekerja melalui informasi yang dihasilkan oleh tubuh digital manusia. Komunikasi, aktivitas daring, lokasi, relasi sosial, dan jejak data menjadi bagian dari ruang yang dapat dipantau dan dianalisis.

Dalam konteks ini, LIMS tidak tepat disebut sebagai biopolitik dalam pengertian klasik Foucault. LIMS lebih tepat dipahami sebagai teknologi pengawasan digital yang dapat beririsan dengan mekanisme biopolitik ketika digunakan untuk mengelola, mengawasi, atau mengendalikan kehidupan individu dan kelompok. Perluasan konsep ini penting agar kita tidak mencampuradukkan teori biopolitik dengan semua bentuk teknologi pengawasan. Namun, keduanya bertemu pada satu persoalan: bagaimana kekuasaan memperoleh kemampuan yang semakin besar untuk menjangkau kehidupan manusia.

Giorgio Agamben melalui konsep bare life dan homo sacer juga memberikan peringatan mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kehidupan manusia. Agamben menjelaskan bagaimana kekuasaan berdaulat dapat menciptakan kondisi ketika kehidupan seseorang ditempatkan dalam posisi rentan terhadap intervensi kekuasaan dan kehilangan perlindungan politik-hukum yang semestinya (Agamben 1998, 71–86, 119–35). Konsep tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan dugaan penyadapan terhadap presiden. Namun, pemikirannya mengingatkan bahwa teknologi dan kekuasaan menjadi berbahaya ketika tindakan terhadap kehidupan manusia tidak lagi dibatasi oleh perlindungan hukum.

Lebih jauh, perkara LIMS harus dibaca sebagai ujian terhadap kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan digital bukan hanya kemampuan negara memiliki pusat data, perangkat lunak, jaringan komunikasi, atau infrastruktur teknologi. Kedaulatan digital juga menyangkut kemampuan negara memastikan bahwa teknologi dikelola secara sah, aman, transparan, dan bertanggung jawab. Negara yang memiliki perangkat pengawasan canggih tetapi tidak mampu mengendalikan penyalahgunaannya justru menghadapi persoalan kedaulatan dari dalam institusinya sendiri.

Kedaulatan digital harus mencakup perlindungan terhadap data warga, keamanan komunikasi pejabat negara, integritas sistem informasi pemerintahan, dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kemampuan intersepsi. Tanpa prinsip tersebut, teknologi pengawasan dapat berkembang menjadi kekuasaan yang bekerja di luar kontrol demokratis. Negara mungkin memiliki perangkat yang canggih, tetapi kehilangan legitimasi ketika perangkat tersebut digunakan tanpa dasar hukum yang dapat diuji.

Siapa yang mengawasi pengawas?

Kasus LIMS membawa kita pada pertanyaan klasik dalam teori politik: who watches the watchers? Siapa yang mengawasi pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasi orang lain? Dalam negara demokratis, kewenangan aparat tidak boleh menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri. Setiap penggunaan teknologi pengawasan harus berada dalam sistem kontrol yang memungkinkan tindakan aparat diperiksa, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Penanganan perkara ini tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan internal. Proses hukum harus menjelaskan bagaimana sistem LIMS dioperasikan, siapa yang memiliki hak akses, bagaimana prosedur permintaan penyadapan dilakukan, bagaimana proses verifikasi berlangsung, dan apakah terdapat mekanisme pencatatan yang dapat menjamin integritas bukti digital. Dugaan penghapusan file hasil penyadapan juga harus diperiksa secara forensik agar dapat diketahui apa yang dihapus, siapa yang melakukan, kapan tindakan itu berlangsung, dan apakah terdapat upaya menghilangkan jejak aktivitas tertentu.

Pengawasan terhadap teknologi intersepsi juga memerlukan mekanisme kelembagaan yang independen. Tidak cukup apabila pengawasan hanya dilakukan oleh institusi yang sama dengan institusi pengguna teknologi. Harus ada sistem audit, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, pencatatan aktivitas yang tidak mudah diubah, pengawasan yudisial atau mekanisme kontrol eksternal yang sesuai dengan hukum, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan. Prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pembatasan tujuan, dan transparansi harus menjadi dasar setiap tindakan intersepsi.

Pernyataan pemerintah bahwa Presiden menghendaki proses hukum berjalan objektif dan transparan merupakan langkah yang penting. Namun, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya keberanian mengusut individu yang diduga terlibat. Lebih penting lagi, apakah kasus tersebut dapat mendorong pembenahan sistem pengawasan digital agar penyalahgunaan serupa tidak terulang? Presiden sendiri, melalui keterangan Menteri Sekretaris Negara, meminta agar proses hukum tidak ditutup-tutupi. Pemerintah juga menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran tersebut melibatkan individu tertentu dan tidak boleh mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat (Sekretariat Kabinet RI 2026).

Namun, persoalan sistemik tidak boleh berhenti pada penilaian terhadap individu. Jika terdapat kelemahan dalam prosedur, pengawasan, pengendalian akses, dan audit teknologi, seluruh kelemahan itu harus diperbaiki. Teknologi pengawasan tidak boleh menjadi wilayah gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Semakin besar kewenangan sebuah institusi untuk mengakses informasi pribadi, semakin besar pula kewajiban institusi tersebut untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Jangan sampai negara menjadi penjajah kehidupan warganya

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo seharusnya tidak hanya dipandang sebagai konflik di lingkungan elite kekuasaan. Persoalan ini menyangkut masa depan hubungan antara negara, teknologi, dan kebebasan warga. Jika komunikasi seorang presiden saja dapat diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, maka perlindungan terhadap komunikasi masyarakat biasa harus menjadi perhatian yang lebih serius. Jurnalis, akademisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, dan warga negara lainnya tidak boleh hidup dalam ketakutan bahwa percakapan pribadi mereka dapat diakses tanpa dasar hukum yang sah.

Di sinilah pentingnya membedakan antara negara yang kuat dan negara yang mengawasi secara sewenang-wenang. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan nasional dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Sebaliknya, negara yang menjadikan kemampuan pengawasan sebagai alat untuk mengendalikan kehidupan masyarakat justru berisiko menggerus legitimasi demokratisnya sendiri.

Teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas kekuasaan tanpa batas. Kemampuan mengakses data tidak sama dengan hak untuk mengaksesnya. Kemampuan menyadap tidak berarti kewenangan untuk menyadap siapa pun. Dan kemampuan mengendalikan sistem digital tidak memberikan legitimasi untuk memasuki ruang privat seseorang tanpa prosedur yang sah. Dalam negara hukum, batas antara kemampuan teknis dan kewenangan hukum harus tetap dijaga.

Biopolitik di balik LIMS memperlihatkan wajah baru kekuasaan pada era digital: penguasaan tidak selalu berlangsung melalui pengendalian wilayah, senjata, atau tubuh secara fisik, tetapi dapat bergerak melalui komunikasi, data, informasi, dan kemungkinan intervensi terhadap keputusan manusia. Dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi peringatan bahwa teknologi yang berada di tangan institusi negara harus diawasi secara ketat. Jika tidak, perangkat yang dirancang untuk menjaga keamanan justru dapat berubah menjadi instrumen yang mengancam kebebasan.

Judul “Upaya Penjajahan Tubuh dan Pikiran Presiden” bukanlah pernyataan bahwa tubuh dan pikiran Presiden telah terbukti dikuasai. Ia merupakan kritik terhadap kemungkinan penyalahgunaan teknologi pengawasan untuk memasuki ruang privat dan memengaruhi otonomi seseorang. Persoalan ini bahkan lebih luas daripada nasib seorang presiden. Ia menyangkut hak setiap warga negara untuk berkomunikasi tanpa rasa takut, berpikir tanpa tekanan, dan hidup tanpa pengawasan yang sewenang-wenang.

Negara boleh memiliki teknologi pengawasan, tetapi teknologi tidak boleh memiliki kekuasaan tanpa pengawasan. Sebab, ketika alat untuk melindungi negara berubah menjadi alat untuk menguasai manusia, yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan fondasi negara hukum dan demokrasi itu sendiri.

Referensi

Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by Daniel Heller-Roazen. Stanford, CA: Stanford University Press.

ANTARA. 2026. “Polri: Tiga Tersangka Penyadapan Ilegal Sadap Presiden hingga Ormas.” November 3, 2026. Baca berita ANTARA.

DetikNews. 2026a. “Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo.” November 3, 2026. Baca kronologi kasus.

DetikNews. 2026b. “Kasus Penyadapan Presiden: Kronologi hingga Jeratan Hukum 4 Jenderal.” November 8, 2026. Baca perkembangan terbaru.

Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books.

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nissenbaum, Helen. 2004. “Privacy as Contextual Integrity.” Washington Law Review 79 (1): 119–58.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2026. “President Prabowo Calls for Objective Lawsuit for Illegal Wiretapping.” November 4, 2026. Baca pernyataan Sekretariat Kabinet.

United Nations. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. Article 17.

Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top