Maftuch Fuadi
Mahasiswa AFI A2Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Perubahan besar dalam sejarah manusia tidak serta merta selalu diawali oleh gejolak besar revolusi politik atau konflik militer, tetapi perubahan ada karena adanya pergeseran yang fundamental terhadap bagaimana cara manusia memahami pengetahuan. Dulu, pada abad pertengahan, otoritas pengetahuan berada dibawah kendali institusi keagamaan. Pada masa modern, otoritaas pengetahuan bergeser ke tangan universitas dan lembaga ilmiah dengan mengandalkan sistem yang teruji, seperti metode ilmiah yang sistematis dan rasional. Namun, pada awal abad ke-21, dunia Kembali mengalami pergeseran besar. Pengetahuan tidak lagi sepenuhnya bersumber dari ruang kelas, labolatorium, atau buku-buku tebal. Pengetahuan di era ini sudah lebih mudah didapatkan hanya dengan mengandalkan teknologi AI yang telah diatur sedemikian rupa menggunakan data dan algoritma.
Fenomena ini begiu jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan akademik. Banyak sekali mahasiswa yang ketika menghadapi kesulitan akademik tidak lagi langsung membuka teks buku atau sekedar berdiskusi dengan dosen. Langkah pertama yang dilakukan justru membuka aplikasi AI dan mengajukan pertanyaan di mesin pencari atau bertanya langsung kepada sistem kecerdasan buatan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Ketika seseorang ingin mengetahui suatu informasi, mulai dari Kesehatan hingga politik, sumber pertama yang dituju adalah internet, media sosial, atau platform digital lainnya. Dimana proses dalam mencari pengetahuan dahulu dan sekarang sudah sama sekali berbeda, dulu ketika ingin mendapatkan pengetahuan membutuhkan waktu dan usaha yang Panjang, kini kita bisa mendapatkan hal itu secara instan.
Perubahan tersebut menandai sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai krisis otoritas pengetahuan. Dalam konteks epistemologi, otoritas merujuk pada pihak yang memiliki legitimasi untuk menentukan validitas suatu pengetahuan.[1] Dalam tradisi ilmiah modern, legitimasi ini biasanya diberikan kepada ilmuan, akademisi, dan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi metodologis untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu klaim pengetahuan. Pengetahuan disini tidak dianggap benar hanya karena populer, melainkan karena telah melalui proses penelitian, pengujian, dan evaluasi ilmiah yang sangat ketat.
Namun, struktur otoritas semacam ini mulai mengalami perubahan yang signifikan. Di era digital, legitimasi pengetahuan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi ilmiah, tetapi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti popularitas, kecepatan penyebaran informasi, serta interaksi pengguna dalam ruang digital. Sebuah konten yang viral di media sosial dapat memperoleh kepercayaan publik lebih cepat dibandingkan dengan dengan hasil penelitian ilmiah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipublikasikan. Dengan kata lain, distribusi pengetahuan di era digital tidak selalu mengikuti logika epistemik yang ketat, melainkan logika algoritmik yang mengutamakan engagement dan visibilitas.
Di sinilah peran algoritma menjadi sangat penting. Algoritma pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh sistem komputer untuk mengolah data dan menentukan hasil tertentu. Dalam platform digital seperti media sosial dan mesin pencari, algoritma bekerja untuk memilih, mengurutkan, dan menampilkan informasi yang dianggap paling relevan bagi pengguna. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi media sosial atau melakukan pencarian di internet, informasi yang muncul bukanlah hasil yang netral, bukan juga hasil yang paling benar. Tetapi merupakan hasil seleksi algoritma yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti preferensi pengguna, popularitas konten, serta pola interaksi sebelumnya.
Masalahnya, banyak pengguna yang tidak menyadari proses seleksi algoritma tersebut. Informasi yang muncul di halaman pertama pencarian sering kali dianggap sebagai informasi yang paling benar atau paling penting.[2] Padahal, algoritma tidak dirancang untuk menentukan kebenaran ilmiah suatu informasi. Tujuan utama algoritma adalah meningkatkan keterlibatan pengguna dan mempertahankan perhatian mereka dalam platform digital. Dalam konteks ini, algoritma secara tidak langsung memiliki kekuasaan dalam membentuk cara manusia memahami dunia. Melainkan menentukan informasi apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi, mana yang dianggap relevan dan mana yang diabaikan.
Kondisi ini menjadikan algoritma sebagai salah satu bentuk kekuasaan epistemik baru dalam masyarakat digital. Kekuasaan epistemik merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh masyarakat. Jika pada masa lalu kekuasaan ini berada pada institusi akademik dan lembaga penelitian, maka pada era digital sebagian dari kekuasaan tersebut berpindah ke sistem teknologi yang mengatur arus informasi global.[3] Dengan demikian, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai struktur yang membentuk lanskap pengetahuan modern.
Perkembangan kecerdasan buatan memperkuat transformasi ini. Teknologi AI dirancang untuk meniru beberapa kemampuan kognitif manusia, seperti menganalisis informasi, mengenali pola, serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam banyak kasus, sistem AI mampu memberikan penjelasan yang cepat dan mudah dipahami mengenai berbagai topik, mulai dari konsep ilmiah hingga persoalan praktis sehari-hari. Hal ini menjadikan AI sebagai mediator baru antara manusia dan pengetahuan.
Jika pada masa lalu seseorang harus membaca berbagai sumber literatur untuk memahami suatu konsep, kini ia dapat memperoleh ringkasan informasi dalam hitungan detik melalui sistem AI. Kecepatan dan kemudahan ini tentu membawa manfaat yang besar, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan. Teknologi digital memungkinkan siapa saja untuk memperoleh informasi tanpa harus terikat oleh batasan geografis atau institusional. Dalam banyak hal, perkembangan ini dapat dianggap sebagai bentuk demokratisasi pengetahuan.
Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak sederhana. AI pada dasarnya tidak menghasilkan pengetahuan secara mandiri. Ia bekerja dengan memproses data yang telah tersedia dalam berbagai sumber informasi. Dengan kata lain, AI lebih tepat dipahami sebagai sistem yang mereorganisasi pengetahuan yang sudah ada, bukan sebagai pencipta kebenaran baru. Ketika manusia semakin bergantung pada sistem semacam ini, muncul risiko bahwa proses pemahaman yang mendalam terhadap suatu pengetahuan akan tergantikan oleh konsumsi jawaban yang serba instan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan fragmentasi otoritas ilmiah dalam masyarakat. Ketika setiap orang dapat mengakses berbagai sumber informasi tanpa filter epistemik yang jelas, batas antara pengetahuan yang valid dan yang tidak valid menjadi semakin kabur. Di ruang digital, opini pribadi dapat tampil berdampingan dengan penelitian ilmiah tanpa perbedaan yang jelas dalam hal legitimasi. Fenomena ini sering kali memunculkan apa yang disebut sebagai pseudo-expert, yaitu individu yang memperoleh pengaruh besar dalam diskusi publik meskipun tidak memiliki keahlian akademik yang memadai.[4]
Konsekuensi dari kondisi tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam isu kesehatan, misalnya, informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Dalam bidang politik, narasi yang emosional sering kali lebih mudah viral dibandingkan dengan analisis yang berbasis data. Dalam konteks pendidikan, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi digital dapat mengurangi dorongan untuk melakukan pembacaan mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah.
Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga perubahan epistemologis yang mendasar. Cara manusia memperoleh, memverifikasi, dan memahami pengetahuan mengalami transformasi yang signifikan. Pengetahuan tidak lagi hanya diproduksi dalam ruang akademik yang relatif tertutup, tetapi juga dalam ekosistem digital yang terbuka dan sangat dinamis.
Menghadapi kondisi tersebut, pendekatan yang bijak bukanlah menolak teknologi digital, melainkan memahami serta menggunakannya secara kritis. Teknologi pada dasarnya adalah alat yang dapat memperluas kemampuan manusia, tetapi ia tidak boleh menggantikan peran manusia sebagai subjek yang berpikir. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa informasi yang beredar di internet tidak selalu memiliki tingkat validitas yang sama. Kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi, memverifikasi fakta, dan membedakan antara opini dan pengetahuan ilmiah merupakan keterampilan yang semakin krusial di era digital.
Selain itu, institusi akademik juga perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Universitas dan lembaga penelitian tidak dapat lagi mengandalkan model distribusi pengetahuan yang bersifat tradisional. Mereka perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat luas, tanpa mengorbankan standar metodologis yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan. Kolaborasi antara manusia dan teknologi dapat menjadi jalan tengah yang produktif, di mana AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar dan penelitian, sementara manusia tetap berperan sebagai penafsir kritis terhadap informasi yang dihasilkan.[5]
Pada akhirnya, pertarungan utama dalam dunia pengetahuan masa depan bukanlah antara manusia dan teknologi, melainkan antara pemahaman kritis dan konsumsi informasi yang pasif. Algoritma dan kecerdasan buatan akan terus berkembang dan memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan manusia. Namun, masa depan pengetahuan tetap bergantung pada kemampuan manusia untuk mempertahankan sikap reflektif terhadap teknologi yang mereka ciptakan sendiri.
Dalam dunia yang dipenuhi oleh arus informasi digital, pertanyaan yang paling mendasar bukan lagi sekadar apa yang kita ketahui, melainkan siapa yang menentukan apa yang layak kita ketahui. Ketika algoritma mulai mengambil peran dalam menentukan arus pengetahuan, tantangan terbesar bagi masyarakat modern adalah memastikan bahwa teknologi tetap berada di bawah kendali rasionalitas manusia. Tanpa kesadaran kritis semacam itu, kemajuan teknologi yang seharusnya memperluas cakrawala pengetahuan justru berpotensi mempersempitnya dalam ruang algoritmik yang tidak selalu transparan.
Referensi
Beer, David. The Data Gaze: Capitalism, Power and Perception. 1 Oliver’s Yard, 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2019. https://doi.org/10.4135/9781526463210.
Floridi, Luciano, Josh Cowls, Monica Beltrametti, Raja Chatila, Patrice Chazerand, Virginia Dignum, Christoph Luetge, dkk. “AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations.” Minds and Machines 28, no. 4 (Desember 2018): 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5.
Levy, Neil, dan Russell Varley. “Mind the Guardrails: Epistemic Trespassing and Apt Deference.” Social Epistemology 40, no. 2 (Maret 2026): 153–69. https://doi.org/10.1080/02691728.2024.2400560.
Surjatmodjo, Dwi, Andi Alimuddin Unde, Hafied Cangara, dan Alem Febri Sonni. “Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience.” Social Sciences 13, no. 8 (Agustus 2024): 418. https://doi.org/10.3390/socsci13080418.
Syam, Fahmi Faujar. “Efek Polarisasi Algortima Media: Analisis Teori Power Dan Knowlegde Michel Foucault.” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 4, no. 2 (Juni 2025): 3424–531. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1070.
[1] Beer, The Data Gaze.
[2] Surjatmodjo dkk., “Information Pandemic.”
[3] Syam, “Efek Polarisasi Algortima Media.”
[4] Levy dan Varley, “Mind the Guardrails.”
[5] Floridi dkk., “AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society.”
