Yolanda Aiswara Naswa Morena
Mahasiswa Tapstera F3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Runtuhnya Kekuasaan Otak Manusia di Bawah Bayang-Bayang Kecerdasan Buatan
Selama berabad-abad, peradaban manusia percaya bahwa kemampuan berpikir adalah inti dari kehidupan. Pandangan filosofi René Descartes, Cogito Ergo Sum “Aku berpikir, maka aku ada”, menegaskan bahwa akal manusia adalah otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, moral, dan hukum. Namun, memasuki pertengahan tahun 2020-an, peran manusia sebagai pusat pengetahuan mulai goyah. Posisi ini perlahan digantikan oleh kekuatan algoritma yang sangat dominan. Perubahan ini bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan pergeseran cara seseorang memahami sesuatu. Seseorang sedang berpindah dari era yang mengandalkan pemikiran pribadi ke era yang bergantung pada mesin. Saat ini, penentu kebenaran bukan lagi “apa yang kita pikirkan”, melainkan “apa yang dihasilkan oleh sistem”. Fenomena inilah yang dikenal sebagai dominasi atau hegemonitas algoritma.
Dahulu, proses mendapatkan ilmu pengetahuan membutuhkan usaha yang besar, mulai dari membaca, merenungkan, hingga berdebat untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Namun, kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) kini menawarkan jalan pintas yang sangat cepat. Hanya dengan satu perintah, AI dapat merangkum informasi dalam hitungan detik. Kemudahan ini membawa risiko yang cukup serius. Ketergantungan yang berlebihan pada jawaban instan dari mesin dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita. Manusia cenderung menjadi malas untuk memeriksa sumber atau membedah argumen secara mendalam. Akibatnya, kendali atas pengetahuan tidak lagi berada pada pemikiran manusia, melainkan pada sistem statistik mesin. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kemampuan intelektual manusia berburu akan menurun, bukan karena AI yang terlalu hebat, melainkan karena manusia sendiri yang memilih untuk berhenti mengasah daya nalarnya.
Runtuhnya kedaulatan nalar manusia terasa paling suram ketika memasuki ranah hukum dan keadilan. Selama ini, kita meyakini bahwa hukum adalah produk pemikiran moral dan rasionalitas manusia. Namun, tren terbaru menunjukkan bahwa teknologi mulai masuk ke dalam ruang siding. Hukum bukanlah sekedar menghitung matematika yang kaku. Hukum sangat melibatkan konteks situasi, empati, serta penafsiran atas nilai-nilai kemanusiaan yang sering kali tidak dapat dipahami oleh baris kode komputer. Algoritma bekerja hanya berdasarkan pola data masa lalu; ia tidak mengenal rasa belas kasih atau keadilan yang bersifat dinamis. Ketika hakim mulai terlalu bergantung pada rekomendasi AI, otoritas moral mereka sebagai perwakilan nalar publik akan terkikis. Pada akhirnya, keadilan berisiko berubah menjadi sekadar otomatisasi mesin yang dingin dan kehilangan sisi kemanusiaannya.
Penggunaan AI di sektor publik bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Tentu saja, birokrasi birokrasi adalah hal yang diinginkan semua pihak. Namun, di balik kemudahan tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan yang cukup halus. Kekuasaan birokrasi yang biasanya masih memungkinkan adanya dialog, kini cenderung terselesaikan di balik sistem yang kaku. Misalnya, ketika sistem AI menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial atau siapa yang terkena tilang elektronik, sering kali tidak ada lagi ruang untuk pertimbangan kemanusiaan. Fenomena “Hegemoni Algoritmik” ini menciptakan sebuah tatanan baru di mana keputusan diambil oleh mesin yang tidak memiliki tanggung jawab moral. Akibatnya, otoritas manusia sebagai pengambil kebijakan publik perlahan memudar. Peran mereka digantikan oleh algoritma yang dianggap objektif, padahal sistem tersebut sering kali membawa bias (prasangka) dari data masa lalu yang diprosesnya.
Bahkan dalam ranah yang sangat personal seperti agama, pengaruh Kecerdasan Buatan (AI) mulai terasa. Umat beragama kini mulai bersentuhan dengan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari konsultasi hukum agama hingga panduan ibadah rutin. Dalam fenomena ini, otoritas spiritual yang biasanya bersumber dari kedalaman ilmu para ulama mulai tertantang oleh kecepatan bot AI dalam menyajikan kutipan teks-teks suci. Risiko terbesar dari perubahan ini adalah hilangnya dimensi makna yang mendalam. Pengetahuan agama bukanlah sekedar tumpukan informasi digital, melainkan sebuah pemahaman yang harus dihayati dengan hati. Jika manusia menyerahkan otoritas penafsiran maknanya sepenuhnya kepada mesin, kita berisiko mengalami kekeringan spiritual. AI mungkin sangat mahir dalam menjelaskan teori etika, namun mesin tidak akan pernah bisa merasakan beban moral ataupun ketenangan batin. Pada titik ini, kekuatan pikiran dan hati manusia sedang diurai menjadi sekadar rangkaian data statistik yang dingin.
Penyebab utama terancamnya kekuatan otak manusia adalah kemahiran AI dalam menciptakan “simulakra“ , yaitu sesuatu yang terlihat sangat nyata padahal hanyalah tiruan. Fenomena “halusinasi” AI di mana mesin memberikan jawaban salah dengan nada yang sangat meyakinkan menjadi bukti bahwa otoritas pengetahuan kini dapat dipalsukan secara massal. Saat kita hidup dalam dominasi algoritma, kita tidak lagi melihat dunia apa adanya. Kita cenderung melihat dunia hanya berdasarkan apa yang dipilih dan ditampilkan oleh algoritma di layar kita. Tanpa kemampuan berpikir kritis yang kuat, kita akan mudah terkecoh oleh narasi yang tampak logis padahal sebenarnya palsu. Saat ini, kemampuan otak kita untuk membedakan antara fakta dan fiksi berada di titik yang sangat meyakinkan.
Apakah ulasan ini merupakan sebuah ratapan atas kekalahan manusia? Tentu tidak harus demikian. Dekonstruksi otoritas pengetahuan oleh AI sebenarnya adalah tantangan bagi kita untuk melakukan penataan ulang (rekonstruksi). Kita harus menyadari bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengambil keputusan utama.
Agar kemampuan berpikir manusia tidak sepenuhnya runtuh, diperlukan langkah-langkah nyata sebagai berikut:
- Pendidikan Berbasis Inkuiri: Pendidikan harus kembali fokus mengajarkan cara bertanya dan menganalisis, bukan sekadar mencari jawaban instan. Kemampuan untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap hasil kerja AI adalah keterampilan bertahan hidup yang paling penting di abad ini.
- Batasan Etis di Sektor Publik dan Hukum: sama seperti disarankan oleh Aprianti, Pratidina, dan Pratiwi , keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hak asasi dan nasib hidup orang banyak harus tetap melibatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir.
- Literasi Epistemologis: Masyarakat perlu memahami bahwa AI hanyalah alat statistik, bukan sumber kebenaran mutlak. Kita harus tetap memegang teguh prinsip Cogito —bahwa berpikir secara mendalam adalah tugas manusia, bukan tanggung jawab mesin.
Melemahnya kemampuan berpikir manusia di bawah pengaruh AI merupakan sebuah peringatan yang sangat serius. Dominasi algoritma memang menawarkan kenyamanan yang luar biasa, namun kenyamanan tersebut harus dibayar dengan hilangnya kemandirian kita dalam berpikir. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton pasif di tengah peradaban yang kita bangun sendiri. AI memang punya kecepatan, tapi manusia punya makna. AI memiliki data yang berlimpah, namun manusia memiliki hati nurani. Memulihkan otoritas pengetahuan berarti kita harus berani untuk kembali berpikir keras, tidak langsung percaya pada algoritma, dan tetap menjadi subjek yang berdaulat atas pikiran sendiri. Jangan sampai teknologi yang awalnya kita ciptakan untuk memerdekakan diri, justru menjadi penjara baru yang membungkam nalar dan perasaan kita sebagai manusia.
